Ganjar Beri Respon Terkait Hak Angket Dianggap Gertak Politik

Ganjar Pranowo selaku Capres dengan nomor urut 3 memberi respon mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Jimly Asshiddiqie. Di mana dia menilai tentang usulan hak angket hanya sekadar gertak politik. Ganjar juga menegaskan bahwa usulan itu bukanlah sebuah gertakan. “Pak Jimly boleh saja berkomentar, karena dia warga negara. Namun kami tidak pernah menggertak,” kata Ganjar saat di TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Jumat (23/2/2024).

Ganjar juga mengatakan bahwa ada banyak cara yang bisa di lakukan untuk menyikapi polemik penyelenggaraan pemilu. Dia menilai bahwa angket adalah cara yang tepat. “Kami menyampaikan tentang cara yang biasa saja. Sebenarnya terdapat banyak sekali cara, angket bisa atau raker Komisi II saja segera. Saat melihat situasi seperti itu, DPR bisa segera raker saja dulu. Minimum raker, lalu nanti kesimpulannya apa bisa ke angket ataukah yang ke lain,” katanya VIEWNEWZ.

Ganjar Serius Usulkan Hak Angket

Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya serius untuk mengusulkan hak angket. Selain itu, Ganjar juga menyinggung bahwa jika penggunaan hak angket tersebut pernah di lakukan. “Yang paling bagus untuk dapat mengklarifikasi semuanya, sudah menggunakan hak pengawasan. Hak konstitusi dari DPR untuk nantinya membuat penyelidikan. Hal itu yang paling bagus, juga paling fair sehingga tidak perlu takut,” katanya.

Baca Juga : Jimly Asshiddiqie Anggap Usulan Hak Angket Hanya Gertakan

“Hal ini biasa saja dan pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia” katanya. Dia lalu merespons partai kubu pasangan yaitu calon nomor urut 1 dalam hal ini Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar yang sudah setuju tentang hak angket. Tetapi, Ganjar mengaku bahwa belum melakukan komunikasi secara formal dengan mereka.

“Saya masih belum berkomunikasi secara pribadi” katanya. “Kalau saya sebenarnya simple aja. Angket itu merupakan cara terbaik ketika seperti hari ini kondisi pemilunya begini” sambungnya. Lalu, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menilai bahwa kondisi pemilu di Indonesia kini cukup mengkhawatirkan. Terlebih lagi kata dia, penggunaan Sirekap juga banyak yang di protes.

“Saya pikir Sirekap telah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sistem,” katanya. Ganjar juga mengaku bahwa banyak menerima laporan tentang penggunaan Sirekap. Ganjar juga menilai bahwa seharusnya KPU bisa mengakui kesalahan jika memang menggunakan Sirekap terdapat banyak kesalahan dalam membaca data.

“Tidak ada ceritanya bahwa satu TPS di atas 300. Dan dia masih bisa menampung itu. Masa seperti itu mau di terima, yang kita butuhkan sebenarnya yaitu pengakuan dari KPU atau pembuatnya ‘Iya kami salah’ itu yang paling fair” katanya. “Hari ini, seperti itu tidak mau mengaku salah. Bagaiamana satu TPS bisa lebih dari 300. Itu saya pikir orang yang tidak mengerti sistem saja akan mengira bahwa sistem itu fail” katanya scroll-viewport.io.