TKN Prabowo Membentuk Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu

Tim Echo Hukum juga Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta HQ dan Advokasi Prabowo-Gibran membuat P4 atau Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu. Yang mana berguna untuk merespons pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang di bentuk oleh Mahfud MD. Satgas tersebut di bentuk oleh Mahfud dalam kapasitasnya sebagai seorang Menteri Koordinator pada bidang Politik, Hukum serta Keamanan (Menko Polhukam). Di mana untuk menampung aduan serta dugaan pelanggaran Pemilu VIEWNEWZ.

Selain itu, Mahfud juga di ketahui adalah calon wakil presiden (Cawapres) dari Ganjar Pranowo. “Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu ini juga di buat untuk merespons adanya pembentukan posko. Yang mana telah di bentuk oleh Pak Mahfud di kantor Kemenko Polhukam,”. Begitu kata Wakil Ketua Koordinator Fanta Law ketika di temui di Sekretariat TKN Fanta HQ, M Rizal, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Senin (15/1/2024).

Rizal mengatakan bahwa, TKN Prabowo-Gibran telah menargetkan bahwa P4 akan di bentuk lebih dari 500 titik pada seluruh Indonesia. P4 tentunya akan memaksimalkan peran serta kerja sama advokat muda yang ada di seluruh provinsi, kabupaten serta kota. Lewat kantong-kantong posko aduan tersebut nantinya dugaan atas kecurangan dalam pemilu tentu akan di kumpulkan. Sebelum pada akhirnya akan di adukan kepada Satgas bentukan Mahfud MD serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Tujuannya yaitu untuk meng-counter isu yang mana seolah olah Prabowo-Gibran saja yang lakukan pelanggaran,”  kata Rizal.

Baca Juga : Tanggapan TKN Tentang Isu Ide Pemakzulan Presiden Jokowi

Bentuk Kerjasama Dengan TKN Fanta HQ

Di kesempatan yang sama, Komandan TKN Echo Hukum serta Advokasi Prabowo-Gibran yaitu Hinca Panjaitan mengatakan bahwa P4 adalah bentuk kerjasama. Yang mana di antara pihaknya dengan TKN Fanta HQ. Hinca menyebutkan bahwa terdapat banyak aduan dugaan pelanggaran pemilu yang mana di sebutkan di lakukan oleh Prabowo-Gibran. Di lakukan oleh kubu dua capres serta cawapres yang lain.

Tetapi, menurut dia, pelanggaran tersebut tidak ada. Sebaliknya, mereka juga membuat banyak kesalahan “Menurut catatan kami terdapat banyak pelanggarannya, sehingga harus kita laporkan dan adukan juga,” kata Hinca.

Hinca juga yakin bahwa Mahfud MD dapat membedakan dirinya sebagai menteri dan cawapres dari Ganjar Pranowo. Dia menilai bahwa tindak lanjut terhadap aduan yang masuk pada satgas bentukan Mahfud MD tersebut akan membuktikan, apakah guru besar tersebut melakukan konflik kepentingan ataukah tidak.

“Jika dia tidak bisa membedakan, maka pilihlah salah satunya di antaranya menteri ataukah cawapres. Agar dia benar-benar cocok,” kata politikus Partai Demokrat itu. Sebelumnya, Mahfud MD juga mengungkapkan alasannya untuk membentuk satgas pengaduan pelanggaran pemilu supaya tidak ada konflik kepentingan. “Saya justru malah membuat itu supaya tidak ada conflict of interest (konflik kepentingan).

Itu adalah satu struktur yang sudah permanen. Dan itu telah ada sejak dulu,” kata Mahfud di Wisma Keuskupan Katedral, Jakarta pada hari Kamis (4/1/2024). “Itu tidak menangani pelaksanaan pemilu. Tidak akan ada konflik,” ungkapnya lagi scroll-viewport.io.