Risma Jelaskan Soal Pemberhentian Penyaluran Bansos Beras

Tri Rismaharini merupakan Menteri Sosial (Mensos) menjelaskan terkait, alasan Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah tidak lagi jadi pihak yang lain, Dadanya lali dengan bantuan sosial (bansos) beras. Ini di sampaikan oleh risma untuk menjawab pertanyaan hakim konstitusi Arief Hidayat di dalam sidang terdapat sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Yang mana di gelar para Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat (5/4/2024). “Sebelum Ibu menjadi Menteri Sosial apakah apakah sudah ada program untuk bantuan pangan beras?” tanya Arief di dalam persidangan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat itu VIEWNEWZ.

“Ada Bapak,” begitu jawab Risma.“Waktu itu yang di salurkan ke siapa?” Arief tanya lagi. “Dulu Kementerian Sosial masih Bapak dan sekarang sudah tidak” jawab Risma. Risma membantah kalu dirinya jadi alasan kenapa Kemensos sudah tidak lagi bertindak sebagai penyalur bansos beras dari pemerintah.

Ada Juga Penyebab Lainnya

Menurut Risma, terdapat penyebab lainnya soal atas hal ini. “Kemudian usai Ibu menjadi menteri, (penyaluran bansos) lalu di geser ke kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional)?”. tanya hakim Arief. “Bukan, Bapak. Mungkin saya harus jelaskan,” Risma menjawab. “Iya, itu perlu untuk di jelaskan agar tidak kliru,” lanjut Arief. Risma kemudian  menerangkan bahwa hal ini tentu ada kaitannya dengan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2020.

Yang mana terkait dengan dispute (perselisihan) soal harga. Kala itu, politisi PDI Perjuangan tersebut masih ingin supaya nilai dari bansos beras itu di sesuaikan dengan harga per eceran yang tertinggi (HET). Tetapi, hal itu tidak terealisasi karena bansos beras harus memakai cadangan beras pemerintah (CBP).

Baca Juga : Mahfud Sebut Politik Mulai Reda & Korupsi Kembali Nampak

“Jika saya menggunakan HET ataupun harga di pasar, saya mau dan juga tidak ada biaya untuk bungkus. Kemudian ternyata tidak bisa, harus memakai dana CPB,” jelas Risma. “Kami juga tidak mau supaya tutup karena saya juga sangatlah khawatir kalau ada temuan dan memakai harga CPB. Saya juga sampaikan demikian,” sambungnya. “Hal itu karena terdapat persoalan, maka Ibu sendiri yang nantinya akan menyatakan keberatan. Lalu oleh Bapak Presiden kemudian di geser penanganannya bagi bagian kepala Bapanas?” hakim Arief bertanya.

“Mohon maaf, saya tidak tahu itu ke mananya,” jawab Risma. Risma juga menegaskan bahwa semenjak dirinya menjabat sebagai menteri. Kemensos sudah tidak pernah lagi salurkan bantuan sosial dalam bentuk barang.  “Sejak tahun 2021 kami sudah tidak menyalurkan dalam bentuk natura ataupun barang,” katanya.

4 Orang Pembantu Presiden Hadir Dalam Sidang Sengketa

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung di MK pada hari Jumat (5/4/224), hadir empat orang pembantu Presiden. Di antaranya ada Menko PMK Muhadjir Effendy, juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto. Selain itu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Permintaan pengampilah ini terutama ini para menteri itu sebelumnya sudah di sampaikan oleh dua pihak pemohon yaitu kubu pasangan capres-cawapres dengan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Serta capres-cawapres engan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua pihak juga menilai, keterangan dari para menteri tersebut sangatlah penting untuk membuktikan bahwa dugaan politisasi bansos oleh Presiden Joko Widodo menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Dalam gugatannya pada ke MK, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta supaya pasangan capres-cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar di diskualifikasi. Kedua pihak juga sudah meminta MK agar membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan yang penyelenggaraan pemilu ulang. MK juga memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada tahun Rabu (27/3/2024). Usai di gelar sidang pembacaan permohonan, persidangan kemudian di lanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli scroll-viewport.io.