Prabowo Subianto Mendukung Pembangunan IKN

Prabowo Subianto, Capres dengan nomor urut 2 menjawab tentang pembangunan IKN yang di katakan memakan anggaran negara sangat besar. Prabowo menilai bahwa Indonesia mempunyai anggaran tersebut dan sangat mampu untuk mengelolanya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam paparannya pada acara diskusi yang digerlar oleh PWI dan bertempat di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Pada awalnya Prabowo subianto mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 400 triliun. Dan merupakan proyek yang dibangun dengan adanya proses waktu yang sangat panjang. “IKN nilainya kan kedengaran sangat besar yaitu Rp 400 triliun, 30 miliar dollar. Apakah satu tahun? Lalu apakah 5 tahun? Atau 10 tahun? Sekarang kalau kita bisa bangun itu dalam 15 tahun, berarti itu kan 1,5 miliar dolar untuk satu tahun, Pak,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur negara VIEWNEWZ juga menelan biaya yang sangat besar. Baginya, IKN juga adalah bagian dari infrastruktur. “Anggaran kita saat ini untuk infrastruktur sendiri telah mendekati Rp 300 triliun dan kalau tidak salah dalam APBN mencapai 12 miliar dolar. Lalu apakah IKN bukan infrastruktur? So, we can manage it,” jelasnya.

Oleh karena itu, Prabowo subianto meminta agar masyarakat tidak termakan oleh isu bahwa Indonesia tidak dapat membangun IKN. Menurutnya, Indonesia dapat membangun serta mengelola IKN. “Kita jangan sampai mudah sekali termakan oleh suatu brain washing (cuci otak). Bahwa Indonesia adalah negara miskin, Indonesia itu negara tidak mampu, orang Indonesia tidak dapat manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua. Kita tidak mampu berbuat apa-apa,” sebutnya. Bagi anda yang ingin tahu tentang sejarah pembangunan IKN maka simak terus artikel ini sampai selesai.

Baca Juga : Kesiapan Jepang Saat Hadapi Gempa Berkekuatan 7,5 Magnitudo

Sejarah IKN (Ibu Kota Negara)

Jika kita melihat perjalanan pemindahan IKN, tentunya sudah dimulai sejak maka kepemimpinan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Kala itu, Soekarno memperkenalkan ide tersebut dengan memilih Palangkaraya sebagai lokasi yang potensial. Soekarno juga mau menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bisa membangun IKN yang sangat modern. Tetapi, ide tersebut hanya sebatas wacana dalam perencanaan jangka pendek. Sebaliknya, Presiden Soekarno kemudian menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan adanya UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, di tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke daerah Jonggol. Tetapi, wacana tersebut bahkan tidak pernah terwujud. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana untuk pemindahan IKN kemudian muncul kembali karena kemacetan serta banjir yang tengah melanda Jakarta. Ada tiga opsi yang muncul kala itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN serta pusat pemerintahan dengan melakukan beberapa pembenahan. Jakarta tetap akan menjadi IKN namun pusat pemerintahan lalu dipindahkan ke daerah lain, selain membangun IKN baru.

Kemudian pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat isu ini sebagai solusi untuk meratakan semua pembangunan ekonomi, populasi serta pembangunan di seluruh Indonesia. Ketidakseimbangan antara ekonomi dan juga populasi di Pulau Jawa jadi focus yang penting dalam pemikiran Presiden. IKN tidak cuma mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, namun juga memperjuangkan transformasi dari budaya kerja, perubahan paradigma serta persiapan sumber daya manusia yang sangat matang.

Mengapa Pemindahan IKN Sangat Penting?

Pemindahan IKN ini adalah langkah strategis untuk bisa menyeimbangkan distribusi ekonomi serta populasi yang terlalu berfokus di Pulau Jawa. Jakarta tentunya akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, ekonomi dan pariwisata. Sedangkan IKN di Kalimantan Timur akan jadi pusat administrasi negara yang mana menawarkan identitas unik serta berbeda. Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur adalah keputusan strategis yang sudah di ambil oleh pemerintah. Keputusan ini memang menuai pro dan juga kontra dari masyarakat, tetapi pemerintah sudah berkomitmen untuk tetap melaksanakannya.

Dapatkan berita terupdate lainnya dengan mengunjungi link scroll-viewport.io.