Petinggi Parpol Dukung Joko Widodo Memihak Di Pilpres 2024

Dua dari petinggi parpol yang tergabung dalam koalisi yang sama di Pilpres 2024 yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Juga Ketum PAN yaitu Zulkifli Hasan, secara terpisah menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa ikut berkampanye. Serta memihak pada Pilpres 2024 NIEWNEWZ. Di mana, Airlangga menyakini bahwa Jokowi akan segera menentukan langkahnya tentang hal itu.

“Tentu saja itu bapak presiden kan akan memiliki langkah.” kata Airlangga di Hotel Prima, Cirebon, Jawa Barat pada hari Rabu (24/1). “Namun saya katakan bahwa keberpihakan serta juga aktif pada politik itu bukanlah hal yang di larang oleh konstitusi.” sambung dia yang juga serang Menko Perekonomian itu.

Bagi Airlangga, arah dukungan yang nantinya akan di pilih oleh Jokowi selaras dengan paslon. Yang mana di dukung oleh Partai Golkar yaitu paslon dengan nomor urut 2 antara lain Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung dari Jokowi, sedangkan Prabowo kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta Ketua Umum Gerindra.

“Jelasnya itu merupakan tindak berbeda dengan apa yang telah di perjuangkan oleh Partai Golkar,” katanya. Untuk Airlangga, presiden yang juga adalah warga Negara yang mempunyai hak konstitusional agar bisa memilih serta boleh di pilih.  Dia jelaskan bahwa para presiden yang pernah memimpin tanah air berbasis pada partai politik..

“Berbicara tentang Presiden Soekarno dengan PNI. Lalu ada Presiden Soeharto bersama partai Golkar. Kemudian Presiden ibu Megawati dengan PDIP. Lalu Pak Habibie Golkar, Gusdur PKB dan kemudian Pak SBY Demokrat” katanya. Ketum PAN Zulhas kemudian buka suara. Senada, di tempat yang terpisah, Zulkifli Hasan kemudian membela Jokowi yang memiliki hak kampanye serta berpihak pada Pilpres 2024.

Baca Juga : BMKG Prediksi 2024 Akan Jauh Lebih Panas Dari Pada 2023

Pendapat Zulhas Tentang Pilpres

“Saya mendukung capres ini bisa, capres itu juga bisa. Bahkan presiden pertama jika dia ingin ke 2 dia maju sendiri bisa,” ungkap Zulhas di Makassar pada hari Rabu (24/1). Menurut Zulhas bahwa jabatan presiden ataupun menteri adalah jabatan politik jadi siapa saja yang menjabat sebagai pejabat publik agar berhak untuk memihak selama Pilpres.

“Ini adalah jabatan public dan jabatan politik, ada yang mengatakan kalau begitu tidak perlu memihak. Jika lawan seharusnya mendukung dia, kan seperti itu namun itu hak. Yang mana tidak boleh itu misalnya saja Sekda, itu tidak boleh. Jika pejabat publik di pilih selama 5 tahunan itu maka haknya dia ingin mendukung siapa, untuk memilih siapa bahkan sampai maju sendiri juga boleh,” kata dia yang juga adalah Menteri Perdagangan itu.

Walaupun demikian, tetapi menurut Zulhas, menteri yang masih ikut berkampanye selama musim Pilpres tidak dapat menggunakan fasilitas negara. “Yang tidak bisa memakai uang fasilitas negara. Itu yang tidak bisa. Contohnya saja menteri maju sebagia wapres bisa, terdapat menteri untuk mendukung capres ini, bisa. Ada juga menteri yang mendukung capres satu lagi itu boleh, itu adalah haknya. Saya kira seperti begitu, ini harus jelas dan terang,” katanya scroll-viewport.io.